Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait ketimpangan distribusi dokter yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun jumlah lulusan kedokteran meningkat setiap tahun, penyebaran tenaga medis tetap tidak merata dan terkonsentrasi di kota-kota besar. Melalui pernyataannya, IDI menilai situasi ini sebagai hambatan serius dalam mewujudkan akses kesehatan berkeadilan dan menekankan pentingnya pemerataan tenaga dokter nasional sebagai prioritas pembangunan kesehatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, IDI memperkenalkan rancangan peta jalan pemerataan dokter 2026–2030 yang berisi strategi sistematis untuk memperbaiki distribusi. Peta jalan ini mencakup insentif khusus bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil, penguatan fasilitas layanan primer, serta peningkatan akreditasi dan kapasitas rumah sakit rujukan di daerah. IDI menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan secara terpadu agar tidak ada lagi daerah yang kekurangan dokter di masa mendatang.
IDI juga menyoroti perlunya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan kedokteran. Menurut IDI, penyediaan tenaga medis yang merata tidak hanya bergantung pada jumlah lulusan, tetapi juga pada sistem penempatan terstruktur yang mampu memastikan dokter ditempatkan sesuai kebutuhan wilayah. Selain itu, IDI mengusulkan mekanisme pemantauan distribusi tenaga medis yang lebih transparan dan berbasis data.
Melalui peta jalan ini, IDI berharap Indonesia dapat mencapai distribusi dokter yang lebih berimbang dalam lima tahun ke depan. Upaya ini dinilai sebagai langkah penting agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas. Dengan adanya komitmen bersama dan implementasi kebijakan yang konsisten, IDI optimistis bahwa kesenjangan layanan kesehatan dapat dikurangi secara signifikan pada tahun 2030.
